Diskominfoperstatik

JAKARTA- Menindaklanjuti Pelaksanaan Inpres nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Gubernur Drs. Dominggus Mandacan menemui Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, Rabu (10/03/2021).

Kunjungan orang nomor 1 di Papua Barat itu didampingi Asisten II Perekonomian Daerah, Kepala Balitbangda Papua Barat, Plh Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kadis Kesehatan dan Kadis Pendidikan Papua Barat.

Dihadapan Wakil Presiden, Gubernur Drs. Dominggus Mandacan melaporkan beberapa hal terkait penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya usulan yang memuat 7 poin usulan pelaksanaan Inpres nomor 9 tahun 2020 disampaikan.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin menyampaikan beberapa usulan terkait dengan pelaksanaan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang menurut kami menjadi prioritas atau menjadi quick wins,” Ucap Gubernur.

Berikut adalah 7 poin yang dipaparkan Gubernur kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin :

1. Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat, yang bertemakan Konservasi, Keanekaragaman Hayati, Budaya dan Religi, terdiri dari dua simpul utama yaitu simpul Sorong – Raja Ampat yang sudah terbangun dan simpul Manokwari – Pegunungan Arfak (kawasan Danau Anggi, museum keanekaragaman hayati & kebun raya gunung meja dan museum coklat Ransiki), yang usulan konsep pengembangannya. Kami bawa dan akan menyerahkan sebentar kepada bapak wakil presiden selaku ketua tim percepatan inpres nomor 9 tahun 2020 secara langsung.

2. Terkait layanan dasar pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yaitu dengan pendirian pendidikan vokasi atau pusat (balai) latihan kerja untuk menghasilkan tenaga terampil siap pakai yang profesional dan pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Unggulan yang setara dengan SMU TARUNA NUSANTARA MAGELANG dalam rangka menghasilkan siswa unggul berwawasan nasionalisme, yang siap diserap oleh berbagai perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan.

3. Peningkatan layanan dasar kesehatan, dengan membangun dan mengembangkan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) sebagai Rumah Sakit Rujukan, sudah terbangun 60 persen sehingga mohon dibantu penyelesaiannya.

4. Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah non deforestasi beriorentasi ekspor – pusat pengembangan teknologi dan inovasi kakao dan kopi di ransiki, manokwari selatan dan pabrik pakan ternak di Kabupaten Manokwari.

5. Pembangunan infrastruktur terkait aksesibilitas untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pergerakan ekonomi wilayah – mendukung pengembangan pariwisata dan pemasaran produk unggulan daerah. jalan (akses Bandara Rendani, akses KEK Sorong, KI Bintuni), Jembatan (Inari), Bandara (Rendani, Fakfak, Pegaf, Waisai, Wasior), Pelabuhan Laut (Bintuni). juga penyediaan sarana transportasi laut (Kapal) yang berfungsi pengumpul atau pengumpan bagi tol laut di Papua Barat.

6. Pembangunan kawasan-kawasan khusus di Papua Barat – Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan strategis Provinsi berfungsi lindung Mahkota Permata Tanah Papua, kawasan ketahanan pangan (food estate berbasis sagu/pangan lokal).

7. Keberpihakan terhadap Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua dengan membantu proses pemetaan Hak Ulayat, Registrasi dan Penerbitan Sertifikat Hak Komunal, serta pemberian Hak Pengelolaan Hutan Adat.

Usai pertemuan dimaksud, Gubernur Dominggus Mandacan didampingi Kepala Balitbangda Papua Barat dan Plh. Bapedda Papua Barat menggelar pertemuan terbatas dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Republik Indonesia.“

“Setelah bersama Bpk. Wapres, kemudian lanjut pertemuan terbatas dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI. Lebih detail terkait program kegiatan pembangunan untuk percepatan di tahun anggaran 2021-2022. Juga sekalian menyerahkan usulan rencana kegiatan Major Projects & Quick Wins INPRES 9/2020 Papua Barat,” Jelas Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Charlie Heatubun saat dihubungi. [kpb_01]