Diskominfoperstatik

(Manokwari, Diskominfo_PB). Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Papua Barat dr. Arnold Tiniap dalam Video Conference Senin, 25 Mei 2020 menerangkan bahwa secara nasional aktivitas publik akan dilonggarkan pertengahan Juni mendatang. “akan diadakan rapat terbatas untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah terkait pelonggaran aktivitas publik ini” ujarnya. Dengan dilonggarkannya pembatasan sosial, maka sekolah, perkantoran, maupun pusat perbelanjaan akan kembali berjalan normal dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Arnold mengatakan bahwa pelonggaran aktivitas publik oleh pemerintah pusat ini menjadi dilematis karena banyak masyarakat khususnya di Papua Barat yang masih tidak patuh pada protokol kesehatan sehingga tindakan ini dapat menjadi bencana besar. Jika semakin banyak kasus positif maka akan semakin membebani fasilitas kesehatan di Papua Barat yang saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akan menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi perubahan aturan yang dilihat mempunyai potensi terjadi penularan. “Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa protokol kesehatan benar-benar dijalankan agar angka penularan dapat ditekan, misalnya dengan membuat panduan yang akan menjadi acuan pelaksanaan protokol kesehatan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas mereka. Pemerintah juga akan mengambil langkah tegas yang akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan” Katanya.

Di kesempatan itu dr. Arnold juga menambahkan bahwa sudah ada 2 alat PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk mendiagnosis Covid-19 yang tersebar di Provinsi Papua Barat. Seperti di Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Sorong yang saat ini sedang menunggu izin dari Balai Litbangkes di Jakarta untuk dapat dioperasikan secara mandiri di daerah masing-masing. Sementara di Kabupaten Manokwari masih dalam proses pemesanan.