Papua Barat dan Papua Tandatangani MoU Pemanfaatan Berbagai Aplikasi Online
Oleh: Hasibuan Aman
Pospapua.com, Jayapura- Sejalan dengan implementasi E-Government di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel Mandacan telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) serta penyerahan source E-PPR dan E-PPA kepada Pemerintah Provinsi Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Rabu (3/7).
Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan menjelaskan, penandatanganan MoU ini merupakan wujud dari komitmen Pemprov Papua Barat untuk melakukan perubahan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
“Melalui MoU ini Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap di bidang IT dan bidang perencanaan bisa berbasis komputer, bisa memudahkan tugas perencanaan dari lainnya sehingga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah pusat,” kata Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan.
Tak hanya itu, MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan KPK terkait penilaian KPK atas penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik, yang mana di Papua Barat sendiri masih rendah.
Mandacan menuturkan, pemerintah Papua Barat baru memulai program tersebut setelah beberapa waktu lalu sempat diarahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Medan, Jogja and Surabaya untuk belajar mengenai e-Planing dan e-Budgeting.
“Terakhir kami diarahkan ke Papua karena lokasinya jauh lebih dekat dan juga sudah menerapkan e-Government,” katanya usai melakukan penadatangan MoU antara Pemerintah Papua Barat dan Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, dilakukan oleh Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan dan Sekda Papua Hery Dosinaen.
Diakuinya, Papua Barat baru menerapkan e-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan. Karena itu, ia mengharapkan melalui kerjasama ini Papua Barat bisa segera menerapkan e-Planing.
“Harapan kami seperti itu sehingga bisa memudahkan pelaksanaan tugas perencanaan dan lain-lain dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat menjadi semakin baik sesuai harapan Pemerintah Nasional,” ungkapnya.
Guna mensukseskan E-Government ini, pemerintah Papua Barat melalui Diskominfo Papua Barat telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas untuk menjalankannya. Sehingga jika nanti ada kendala dalam pelaksanaanya, kata dia, pihaknya akan kembali meminta dukungan dari Pemerintah Papua.
“Untuk tenaga SDM sendiri, kami melibatkan anak-anak lulusan Papua Barat. Mereka akan dilatih dan kedepan jika ada formasi mereka juga bisa diutamakan, misalnya melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),”ungkapnya.
Ditempat yang sama Sekda Provinsi Papua, Herry Dosinaen mengungkapkan, pemerintah Provinsi Papua siap memberikan bantuan kepada pemerintah Papua Barat apabila nanti dibutuhkan atau mereka kesulitan dalam penerapan E-Government tersebut.
“Selama ini hubungan Papua Barat dan Papua berjalan dengan baik. Bahkan dalam pembahasan perubahan anggaran di Pusat Papua Barat bagian dari Papua sehingga ada rekomendasi KPK Papua Barat minta bantuan,” tuturnya.
Melalui kerjasama ini, ujar Sekda Dosinaen, pihaknya bisa bersama-sama mensukseskan pelaksanaan E-Govement tersebut di Papua Barat. (nds)
Sumber: Pos Papua