Pj. Gubernur ABT Didampingi Unsur Forkopimda Pantau Langsung Pekerjaan Penggalian Longsor Jalan Minyambouw

MANOKWARI-Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, di sela-sela pemantuan lokasi dan korban bencana tanah longsor di kampung Mbenti distrik Minyambouw kabupaten Pegunungan Arfak ( Pegaf ) pada hari, senin ( 04/06/2024 ) juga memantau pekerjaan penggalian timbunan akibat longsor yang terjadi di seputaran kali Gaharu Minyambouw, oleh dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Papua Barat.

Tidak sendirian, pemantauan langsung yang dilakukan orang nomor satu di Papua Barat ini, turut didampingi Ketua DRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, ketua MRP Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, kepala Kejaksaan Tinggi Papua Papua Barat, Dr. Harli Siregar dan Plt. kepala dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) provinsi Papua Barat, Najamudin Bennu, berkesempatan memantau langsung

Pj. Gubernur ABT membenarkan adanya pemantauan yang dilakukan pihaknya pada kunjungan kerja, guna memastikan pekerjaan yang tengah dilaksanakan dalam menanggapi kondisi kedaruratan bencana.

“Hari ini saya bersama Forkopimda, dalam hal ini pak Kajati, Kafasharkan Manokwari, ketua DPR, ketuan MRP, telah turun bersama-sama dan melihat langsung lokasi bencana tanah longsor di Minyambouw dan telah memberikan bantuan dalam upaya menanggapi kondisi darurat bencana. Kemudian juga kami berupaya untuk melakukan pemulihan dengan berusaha untuk mengembalikan kondisi jalan yang tertimbun longsor,”sebut Pj. Gubernur ABT.

Sebelum kejadian juga pada tanggal 26, terjadi tanah longsor mengakibatkan akses jalan menuju ibu kota anggi menjadi terputus.

Berkaitan dengan itu, Pj. Gubernur ABT mengatakan, bahwa pihaknya telah memerintahkan upaya pengembalian kondisi akses jalan yang terputus pasca terjadinya longsor. Dimana pekerjaan dilakukan mendahului anggaran penetapan APBD, yang kini sedang dilaksankan oleh dinas PUPR dengan mengerahkan sejumlah alat berat untuk melakukan penggalian.

“Ini menyebakan akses jalan terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Solusinya adalah penanganan cepat darurat sebelum penetapan ABPD dan ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan secepatnya bisa ditangani sehingga pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan di kabupaten Pegaf bisa kembali berjalan normal. Tentunya dengan dukungan DPR, MRP dan Kejati Papua Barat,”tandas Pj. Gubernur ABT.

Sementara Kajati Papua Barat, Dr. Harli Siregar, pada kesempatan itu, juga menyambut baik upaya pemprov Papua Barat dalam penanggulangan kedaruratan bencana yang terjadi.

“Dari sisi perencanaan kedaruratan bencana saya kira pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan stack holder yang telah sangat antisipastif untuk melihat kondisi ini sebagai tanggung jawab pemerintah. Supaya masyarakat juga dapat melihat bahwa ada kehadiran pemerintah menangani ini,”ungkapnya.

Pihaknya mengaku, bahwa akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi bersama pemprov Papua Barat maupun pemkab Pegaf untuk bersama menyikapi kondisi kebutuhan masyarakat.

“Perlu ada kajian lingkungan, kajian permukiman, kajian tempat-tempat pertanian sebagai mitigasi resiko kebencanaan kedepan. Kami dari sisi aparat hukum, institusi Kejaksaan siap berkolaborasi bersama pemda provinsi dan pemda Pegaf,  dalam menanggapi kebutuhan masyarakat,”tambah Kajati, Harli

Bupati Pegaf, Yosias Saroy, turut menyampaikan terima kasih atas upaya dalam menyikapi kondisi kedaruratan bencana dan pemulihan akses transportasi jalan yang sudah dilakukan pemprov Papua Barat daerahnya.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Pj. Gubernur, ketua DPR, ketua MRP dan bapak Kajati yang hari ini telah mengunjungi kami dan melihat kondisi bencana alam longsor di kampung Mbenti dan longsor di kali Gaharu. Kami harap akses jalan ini segera terbuka untuk kami, karena kalau kami melalui mansel dan Catubouw yang memakan waktu lima sampai enam jam untuk sampai ke ibu kota Anggi,”singkatnya.

Penulis : Simon Patiran

Leave a Comment