Diskominfoperstatik

MANOKWARI-Pemerintah provinsi Papua Barat dengan tiada hentinya menakan laju angka inflasi. Dimana angka inflasi Papua Barat saat ini meskipun telah mengalami penurunan, namum masih tetap berada pada 10 provinsi inflasi tertinggi.

Mihat kondisi ini, Penjabat gubernur, Drs. H. Ali Baham Temongmere, MTP, selaku ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID ) Papua Barat dan merupakan pengambil kebijakan kembali menggelar rapat dalam rangka penanganannya.

Pertemuan yang terlaksana pada ruang tapat kediaman gubernur di susweni itu, membahasa sejumlah isu strategis terkait inflasi. Upaya yang dilakukan adalah untuk mendeteksi permasalahan penyebab terutama membuat deflasi  komoditas pangan penyumbang inflasi.

Pj. Gubernur ABT, di kesempatan itu, menyebut, bahwa rapat digalar merupakan tindak lanjut terhadap evaluasi setiap hari senin yang secara terus-menerus dilakukan oleh Menteri, dalam rangka upaya penekanan inflasi di seluruh Tanah Air.

“Pada hari ini tanggal 21 mei 2024, sebagai Pj. Gubernur Papua Barat, melakukan rapat dalam rangka pengendalian inflasi daerah di provinsi Papua Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi setiap hari senin oleh bapak Menteri Dalam Negeri. Rapat ini kami mengevaluasi permasalahan membicarakan upaya dan langkah dalam pengendalian inflasi,”ungkap Pj. Gubernur ABT.

Lebih lanjut kata orang nomor satu di provinsi Papua Barat ini, operasi tertib di pasar, subsidi transportasi beberapa komoditas penyumbang inflas dari luar daerah Papua Barat menjadi hal yang perlu di tangani baik pendistribusiannya.

“Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, subsidi transportasi, subsidi komoditas yang memberikan sumbangan terhadap naik inflasi itu, bisa kita kendalikan sesuai dengan kondisi pemerintah provinsi Papua Barat saat ini. Dan pada kesempatan ini kami bersama-sama Bank BI dan BPS yang melihat benar kecenderungan pasar dan memberikan informasi ke kita untuk mengambil kebijakan dalam pengendalian inflasi,”tandas Pj. Gubernur ABT.

Sementara itu, deputi kepala perwakilan Bank Indonesia ( BI ) Papua Barat, Rony Tahyadi, juga di kesempatan itu mengatakan, bahwa langkah kongkrit yang akan dilaksanakan pihak BI bersama tim TPID adalah sesuai arahan Pj. Gubernur Papua Barat.

“Pada hari ini, kami juga telah mendapatkan arahan dari bapak Pj. Gubernur selaku ketua tim TPID. Untuk langkah kongktir yang akan kita lakukan, mengingat Papua Barat hanya terdiri dari satu kota IHK, sehingga memerlukan konsen untuk melakukan pengendalian inflasi. Kami akan terus berkoordinasi dengan tim teknis untuk melakukan langkah-langkah seperti arahan bapak Pj. Gubernur, seperti sidak, gerakan pasar murah, subsidi transportasi dan subsidi komoditas,”ungkap Rony.

Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik ( BPS ) provinsi Papua Barat, Lasmini S. ST, MSTAT & Opres, mengatakan, inflasi Papua Barat masih di atas target nasional, yakni 3,59% nerupakan angka yang masih tinggi dan termasuk pada 10 provinsi tertinggi inflasi tahunan.

“Dalam rapat yang sudah dilakukan oleh tim TPID, peran BPS dalam TPID hanya sebagai asistensi bagaimana mengupayakan pengendalian inflasi daerah, dan BPS hanya memotret perkembangan harga yang ada,”jelas Lasmini.

Meski angka inflasi tahunan ini telah cukup mengalami penurunan sejak maret lalu,  yakni sebesar 4,78% dan pada bulan mei telah terjadi penurunan hingga 3,59%, namun harapan untuk mendeteksi dan menekan inflasi melalui komoditas pangan penyumbang inflasi menjadi deflasi terus dilalukan pemprov Papua Barat, seperti beras, minyak goreng, cabai dan beberapa komodiras penyumbang inflasi lainnya.

Diketahui hadir dalam rapat itu, asisten II setda Papua Barat, Melkias Werinussa, Kepala Biro Perekonomian Setda Papua Barat, Jefri J.V. Auparay, perwakilan BPS provinsi Papua Barat, perwakilan BI Papua Barat, Perwakilan Perum Bulog Subdivre Manokwari dan perwakilan Dirjen Perbendahaaran Kemekeu provinsi Papua Barat.

Penulis : Simon Patiran