Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menggelar Workshop Pengembangan Intelektual dan Peningkatan Kompetensi Perempuan Tahun 2025 dengan tema “Perempuan Berdaya, Pilar Kesejahteraan”. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (20/6/2025), ini membahas berbagai isu strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Mewakili Gubernur Papua Barat, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Dr. Niko U. Tike menegaskan bahwa perempuan memiliki peran ganda sebagai pekerja, pendidik, pemimpin, sekaligus penjaga harmoni sosial budaya. Hal ini membuktikan bahwa perempuan adalah sosok tangguh yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Namun demikian, ia mengakui masih ada tantangan seperti terbatasnya akses pendidikan, pelatihan, informasi, dan ruang partisipasi publik yang dihadapi perempuan. Karena itu, workshop ini diharapkan dapat menguatkan kapasitas intelektual dan keterampilan perempuan, sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh.

“Mari manfaatkan forum ini sebagai ruang belajar dan saling menguatkan untuk mewujudkan masa depan yang lebih adil dan sejahtera, dengan perempuan sebagai pilar utama,” pesannya.

Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar, Abdul Rasid Uswanas, SE., MM, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung perempuan agar mandiri dan berdaya guna bagi pembangunan di Papua Barat.

“Sebanyak 75 peserta hadir dalam workshop ini, terdiri dari organisasi perempuan, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga di Kabupaten Manokwari, Papua Barat” jelasnya.

Sebagai pemateri pembuka, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, Dirsia Natalia, SE., MM, memaparkan bahwa perempuan turut berkontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan keluarga, motivasi internal, keterampilan, serta kemampuan manajemen waktu dan komunikasi terbuka bagi perempuan berkarier agar sukses menjalankan peran ganda.

“Perempuan harus mampu menyusun strategi, membangun lingkungan kerja yang ramah keluarga, serta memprioritaskan kualitas waktu dibanding kuantitas,” ujarnya.

Materi berikutnya disampaikan Advokat LP3BH Manokwari, Thresje J. Gasperz, SH. Ia menekankan pentingnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kapasitas mereka di ruang publik maupun dalam keluarga.

“Kegiatan ini sebaiknya berkelanjutan agar hasil diskusi tidak hanya berhenti pada seremonial. Harus ada program nyata dari pemerintah yang membina kelompok perempuan agar mereka mandiri dan dapat memberdayakan perempuan lainnya di lingkungannya,” harapnya.

Founder Perempuan Progresif Indonesia Timur (Preposisi), Natalia Mahudin, SE., ME, turut berbagi pandangan tentang pentingnya pengembangan diri dan kesiapan mental perempuan dalam menghadapi tantangan.

“Menjadi perempuan kuat saja tidak cukup, harus ada kesadaran untuk terus tumbuh dan berdaya. Kita dihadapkan pada kesenjangan gender, peran ganda, dan ekspektasi sosial yang tinggi. Karena itu, perempuan harus membangun mindset positif, mengenali kompetensi diri, dan mengidentifikasi nilai-nilai pribadi,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat menekankan bahwa forum ini menjadi tonggak penting dalam membangun kapasitas perempuan Papua Barat agar mampu bersaing dan menjadi penggerak perubahan positif di keluarga maupun pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan penandatanganan rekomendasi oleh perwakilan peserta yang akan diserahkan kepada Gubernur Papua Barat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program yang berpihak pada perempuan.

“Kami berharap ilmu dan wawasan dari kegiatan ini dapat diterapkan secara nyata di kehidupan sehari-hari. Jadilah agen perubahan dan teruslah kembangkan potensi diri,” pungkas Dirsia.

Penulis : Givenly Frans