Papua Barat Gelar Musrenbang RKPD 2026 dan Musrenbang Otsus 2025, Gubernur Tekankan 5 Poin Prioritas Pembangunan
MANOKWARI – Pemerintahan Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2025 dan Musrenbang Otsus 2025 dipusatkan pada salah satu hotel. Forum strategis dan memiliki peranan penting dalam siklus rencana pembangunan dibuka oleh Gubernur, Dominggus Mandacan didampingi Wagub Mohamad Lakotani beserta forkopimda, Rabu (14/5/2025).
Dijelaskan Gubernur tahun 2025 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Papua Barat yang dihadapkan berbagai perubahan Global dan Nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Disisi lain adanya kesempatan membangun daerah lebih baik, maju dan sejahtera.
Gubernur juga menekankan lima prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama diantara pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pengembangan sumberdaya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pengelolaan SDA bertanggungjawab, serta penguatan identitas dan budaya lokal.
“Dalam melaksanakan pembangunan kita perlu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan efektivitas. Kita juga perlu memastikan pembagunan yang dilakukan inklusif, tidak meninggalkan siapapun dan memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat,” Pesannya.
Plt. Kepala Bappeda Papua Barat, Deassy D. Tetelepta,S.T melaporkan bahwa output yang diharapkan pada kegiatan tersebut meliputi penyempurnaan rancangan RKPD Papua Barat menjadi rancangan akhir tahun 2026.
Adapun tema yang diusung yakni penguatan fondasi tranformasi melalui peningkatan kualitas SDM, reformasi tata kelola serta pengembangan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal dalam koridor Otonomi Khusus.
Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai 14 hingga 20 Mei mendatang dengan ragam diskusi maupun penajaman kerja perangkat daerah untuk mengakomodir visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada 19 Mei 2025 bakal digelar Rakortekbag Provinsi yang peserta berasal dari seluruh kabupaten untuk berdiskusi, bagaimana sinkronkan apa yang dikerjakan.
Selain itu tujuannya untuk penyelarasan, klarifikasi, penajaman dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Papua Barat 2026. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program kegiatan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten
“Menghimpun masukan saran dan komitmen dari pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD. Membangun komitmen bersama antar stakeholder serta terbangun komunikasi efektif antar daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan,” Terangnya.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemberian penghargaan bagi kabupaten yang berhasil melaksanakan 8 aksi konvergensi serta penyerahan laptop mendukung percepatan penurunan stunting di Papua Barat.
Penulis : Givenly Frans