Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Senin (5/8/2024), Penjabat Gubernur  Drs. Ali Baham Temongmere,MTP memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Papua Barat Akhir Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna Masa Sidang II DPR Papua Barat Tahun 2024.

Prosesi pengantar sidang sekaligus ketuk palu pembuka disampaikan Wakil Ketua IV DPR Papua Barat, Cartenz Malibela.

“Selanjutnya sesuai dengan agenda rapat pada hari ini maka marilah kita dengarkan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2023, kepada yang terhormat Penjabat Gubernur Papua Barat kami persilahkan,” Ujarnya.

Diuraikan Pj. Gubernur Ali Baham, laporan keuangan daerah Papua Barat tahun 2023 menunjukkan kinerja pendapatan yang melampaui target, total realisasi sebesar 7,836 triliun atau tumbuh 109,26 persen. Hal ini didorong adanya pertumbuhan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 590,176 miliar.

Selain itu ada pula pendapat transfer yang terdiri dari dana bagi hasil, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan.

“Berdasarkan data yang ada realisasi belanja daerah Papua Barat tahun anggaran 2023 mencapai angka signifikan, 7,83 triliun atau melebihi target yang ditetapkan dalam APBD sebesar 7,17 triliun rupiah. Kinerja ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan,” Ujarnya.

Dijelaskan secara umum belanja daerah Papua Barat dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Analisis lebih lanjut menunjukkan realisasi daerah paling besar dialokasikan untuk urusan pemerintah wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.

Berikutnya berkaitan perubahan pada APBD Papua Barat tahun anggaran 2023 dilakukan karena beberapa faktor, antara lain capaian kinerja APBD semester I tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Kedua, perubahan terhadap kebijakan umum APBD (KUA), termasuk perubahan pendapatan, penyesuaian harga, dan kebijakan pemerintah pusat, mempertimbangkan adanya proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai harapan masyarakat. Selanjutnya dinamika permasalahan aktual yang berkembang terkait kondisi negara, serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka dilakukan penyesuaian alokasi anggaran APBD Tahun 2023.

Dijabarkan juga kebijakan strategis dalam rangka pemanfaatan dana Otsus, kemudahan investasi, pengelolaan potensi pariwisata dalam wilayah konservasi, kelautan, pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah, serta perlindungan perempuan dan anak telah ditetapkan beberapa kebijakan strategis melalui Perda, Perdasus, dan Peraturan Gubernur.

Selain itu Asas tugas pembantuan mencerminkan sistem dan prosedur penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan. Tahun 2023 lalu pelaksanaan tugas pembantuan dengan dukungan anggaran yang diterima melalui pemerintah pusat melalui APBN direalisasikan oleh beberapa OPD, diantaranya :

1. Dinas Tanaman Pangan,  Holtikultura dan perkebunan melalui Kementerian Pertanian (7 program, 16 kegiatan dengan total alokasi anggaran 10,13 miliar, realisasi 10,13 miliar atau 98,24 persen).

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kementerian Pertanian ( 3 program, 6 kegiatan, alokasi anggaran 8,75 miliar, realisasi 8,64 miliar atau 98,79 persen.

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ( 2 program, 5 kegiatan dengan alokasi anggaran 1,21 miliar, realisasi 1,19 miliar atau 98,38 persen.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( 2 program, 2 kegiatan dengan alokasi anggaran 9,90 miliar realisasi 100 persen.

5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari Kementerian Desa ( 2 program, 2 kegiatan dengan alokasi anggaran 910,75 juta rupiah, realisasi 897,94 atau 98,58 persen.

Sebelum menutup laporannya, Pj. Gubernur Ali Baham Temongmere menyampaikan terimakasih dengan penghargaan tulus kepada pimpinan DPR Papua Barat, pimpinan MRP Papua Barat yang bersama-sama Pemerintah daerah membangun Provinsi Papua Barat. Selain itu dukungan mitra, Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, dan Dunia usaha serta semua elemen masyarakat.

“Akhirnya, kami selaku Pj. Gubernur Papua Barat menyadari masih ada masyarakat Papua Barat yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik. Kami berharap kiranya apa yang telah dibangun bersama, lakukan bersama selama kurun waktu 1 tahun hasilnya di tahun-tahun mendatang juga akan menyentuh masyarakat yang belum terlayani di masa kepemimpinan kami,” Tandasnya.

Penulis : Givenly Frans