Diskominfo Perstatik Papua Barat Gelar FGD, Wujudkan SPBE dalam Tata Kelola Pemda
MANOKWARI-Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik provinsi Papua Barat, dalam hal ini bidang TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi ), menggelar FGD ( Focus Group Discoussion ) dalam rangka penyusanan dokumen manajemen tata kelola SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Kegiatan yang terlaksana pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, selasa, (14/05/2024) itu, didasarkan pada peraturan gubernur Papua Barat Nomor 33 Tahun 2023, tentang tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dimana diperlukan SPBE yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mewujudkannya di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Bidang TIK Frengky O. Isir, dikesempatan itu menyampaikan, FGD ini selain bertujuan bagi penyusunan dokumen resiko, tetapi juga penyusunan dokumen keamanan informasi SPBE .
“perlu diketahui bahwa agenda di hari ini yaitu terkait dengan penyusunan dokumen Resiko ( SPBE ), kemudian yang kedua penyusunan dokumen keamanan informasi SPBE ,”singkatnya.
Selain itu, Ir. Eko Sutrisno S.T. M.Ec. Dev., IPU, selaku narasumber, dalam paparannya menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
“Pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi ini guna memberikan layanan kepada pengguna SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan,”jelas Eko.
Tujuan management risiko SPBE bukan hanya sebagai peningkatan pencapaian tujuan penerapan SPBE di semua OPD, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
Selain itu, untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE di pemerintah provinsi Papua Barat dalam penerapan SPBE, juga sebagai kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE serta menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat.
Kepala Seksi Bidang TIK Diskominfo Perstatik Papua Barat, Entik Garini, yang juga selaku ketua panitia kegiatan, dalam sesi wawancara berharap, dokumen Keamanan SPBE dan Dokumen Resiko SPBE dapat segera direncanakan dan dilaksanakan sehingga bisa memenuhi nilai indeks penilaian provinsi Papua Barat.
Penulis : Melisa
Foto : Fauzan