Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. Agenda penting dan strategis ini sekira menjadi landasan hadirkan proses pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel, Selasa (20/2/2024) dipusatkan pada salah satu hotel.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere,MTP menjelaskan hal itu diatur, serta tertuang dalam UU nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Disamping itu pada pelaksanaannya daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas.

Dikatakan merealisasikan perencanaan dan tujuan 20 tahun kedepan wajib merumuskan skenario besar yang tertuang dalam RPJPD ini. Berikutnya sebagai Pemerintah Daerah sangat mendukung tercapainya tujuan nasional dan Indonesia Emas 2045 bagi kesejahteraan seluruh warga negara.

“Keluarkan semua yang anda punya untuk tuangkan dalam dokumen ini karena merupakan pesan untuk anak cucu kita. momen ini tentu muatannya tentang potensi kemudian melihat peluang dan tantangan yang selaras dengan jenjang kewenangan pemerintahan,” Jelasnya.

“Emas dalam rancangan nasional itu ada tetapi Emas menurut saya adalah Ekonomi tumbuh, mandiri, aman, dan sejahtera,” Tegasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek, SH.,MM melaporkan saat ini negara diperhadapkan dalam sebuah paradigma baru proses penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Selain itu untuk dipahami proses perencanaan menjadi hal mendasar untuk bagaimana menampilkan potret keseluruhan Papua Barat 20 tahun kedepan.

Dengan demikian melalui Forum konsultasi RPJPD 2025-2045 hari ini diharapkan partisipasi aktif semua stakeholder menyampaikan aspirasi, guna memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Momentum ini secara nasional sudah ada RPJMN yang akan disahkan DPR, maka itu kami di seluruh Indonesia diwajibkan menyusun RPJPD. Ini forum dimana kita melukis wajah Papua Barat 20 tahun kedepan. Tidak hanya hadir tetapi sama-sama kita kawal konsepsi arah kebijakan, agenda program strategis supaya melindungi kita selenggarakan pembangunan di daerah ini,” Terangnya.

Turut hadir Wakil Ketua I Komite DPD RI, Dr. Filep Wamafma, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedaida. Selain itu para narasumber berasal dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penulis : Givenly Frans