Sampaikan Aspirasi, Para Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Temui Wapres
KAIMANA- Kunjungan kerja di Kota Senja Kaimana, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP) melakukan pertemuan dengan para raja, kepala suku, dan tokoh adat di wilayah Papua Barat, Kamis (01/11/2022).
Acara yang juga dihadiri jajaran Pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat dan para bupati se-Papua Barat ini, Wapres secara terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi dari para tokoh adat Papua Barat yang hadir.
Salah satunya, Kepala Suku Oburau, Hakim Aituarau, yang pada kesempatan ini menyampaikan bahwa wilayah Papua Barat menjadi wilayah Nusantara tidak hanya sejak kemerdekaan Indonesia, tetapi jauh sejak zaman Majapahit. Untuk itu, ia mengharapkan pemerintah lebih dapat memperhatikan pembangunan Papua Barat dengan seluruh wilayah adatnya.
Tidak hanya itu, seiring adanya pembentukan daerah otonom baru (DOB) di beberapa wilayah Papua, Hakim juga mengharapkan wilayah Papua Barat bagian Selatan yang meliputi wilayah kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fak Fak, dan Kaimana dapat menjadi satu provinsi tersendiri. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan di wilayah Papua Barat bagian Selatan saat ini jauh tertinggal dari wilayah bagian Utara seperti Manokwari. Hakim juga mengharapkan beberapa wilayah di Papua Barat bagian Selatan dapat dipecah lagi menjadi beberapa kabupaten.
“Di sini ada 9 raja yang tersebar dari Fak Fak sampai Kaimana, di Bintuni, dan juga ada istilah-istilah lain dipakai di Wondama untuk raja. Tapi kami mengenal sistem pemerintahan ini mengikuti sistem yang ada di Nusantara. Bapak Wapres, harapan kami yang paling tinggi, kami ingin memiliki provinsi sendiri, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri juga mudah-mudahan bisa mencatat apa yang menjadi keluh kesah kita,” Ujarnya.
” Disamping itu kami juga memimpikan adanya kabupaten-kabupaten baru di tanah kami. Distrik Kokas sudah puluhan tahun berjuang untuk menjadi kabupaten sendiri, tetapi belum dipenuhi, Pak,” Tambahnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, sebagai Ketua BPP, Wapres mengatakan bahwa dirinya akan mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat pada pertemuan ini.
“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami. Sebab, tutur Wapres, pemerintah memang memiliki keinginan besar untuk mempercepat pembangunan Papua. Salah satunya dengan membentuk DOB di Papua dan Papua Barat. Jadi provinsi Papua [telah] tambah 3 provinsi, di Papua Barat tambah 1 provinsi,”terangnya.
Padahal, kata Wapres, pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran wilayah di seluruh Indonesia. Namun, untuk Papua dikecualikan, karena memang pemerintah ingin mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Untuk itu, ia menegaskan kembali bahwa usulan pemekaran wilayah di Papua Barat yang disampaikan para tokoh adat kali ini akan dipertimbangkan.
“Banyak sekali daerah menginginkan adanya provinsi baru, kabupaten baru, ratusan itu disampaikan melalui DPR, tapi saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bersama dengan jajaran Pemerintah Pusat masih tetap menganggap bahwa sampai hari ini masih moratorium, kecuali untuk Papua,” Tandas Wapres.