Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Strategi Kebijakan Pemdagri telah terlaksana di Papua Barat. Tujuannya mencari masukan dari daerah sebagai landasan pembahasan serta acuan merumuskan sejumlah kebijakan.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr Eko Prasetyanto P.P,S.Si.,M.Si.,MA menuturkan Rakor menjadi harapan adanya sinergitas antar pemerintah dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Saat ini kita ad Perpres 114 tahun 2021. Disini ada badan strategi kebijakan dalam negeri. Kita perlu mencari masukan-masukan dari daerah, apa saja yang perlu menjadi pembahasan sehingga menjadi bahan kita merumuskan kebijakan-kebijakan” Jelas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Dr Eko Prasetyanto P.P,S.Si.,M.Si.,MA saat didampingi Kepala BRIDA Papua Barat, Prof. Dr. Charlie Dm Heatubun,S.Hut.,M.Si, Kamis (14/7/2022).

Diakui secara data dan fakta disertai luasan wilayah Papua Barat perlu adanya pendekatan guna mempercepat tujuan dimaksud. Selain itu sambung Prasetyanto, mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan umum yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diatur dalam pasal 8 dan 373 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Tentu kita sudah ketahui salah satu hal yang perlu diperhatikan karena Papua Barat ini kan luas. Perlu berbagai pendekatan dilakukan sehingga dengan adanya berbagai kerja. Rapat koordinasi seperti ini kita akan mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” Terangnya.

“Ini secara terus menerus dilakukan sehingga bisa mengevaluasi hal-hal yang perlu ditingkatkan,” Tukas Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. [kpb_01]