Diskominfoperstatik

Manokwari, (11/07/2022) Komisi Pemberantasan Koropsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Tim MCP menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi MCP tahun 2021 dan Sosialiasi MCP tahun 2022. Kegiatan tersebut dilakukan secara terbatas di Auditorium PKK Arfai Manokwari dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Monitoring Center for Prevention (MCP) sendiri merupakan salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang dikelola secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta  tata kelola pemerintahan yang baik.

Sistem MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Adapun area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Sekertaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan menegaskan akan selalu memonitor pimpinan OPD yang tidak serius dalam upaya pencegahan korupsi lewat Tim MCP Provinsi Papua Barat,
“Saya selaku Gubernur Papua Barat akan selalu memonitor pimpinan OPD mana yang tidak memberikan data dengan baik itu merupakan bentuk integritas saudara. Untuk itu saya minta kepada Tim MCP untuk selalu lapor perkembangannya, kalau ada yang tidak memberikan data dengan baik laporkan kepada Saya” tegasnya.

Disampaikan juga dalam sambutannya, bahwa Pemerintah harus bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi melalui pembangunan dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi, pembangunan sistem yang dapat mencegah anti korupsi dan penindakkan sebagai efek jera. Salah satu upaya pemberantasan korupsi tersebut dilakukan melalui kegiatan ini. (kpb_02).