Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Rapat Kordinasi Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se-Provinsi Papua Barat dibuka oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia didampingi Penjabat Gubernur, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si dan Kadis DPMPTSP Papua Barat, Rabu (15/6/2022).

Dalam arahannya, Menteri Investasi Republik Indonesia memaparkan sejak kemerdekaan hingga kuartal ketiga tahun 2020 potret Investasi di Pulau Jawa mendominasi. Akan tetapi melalui program dan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mendorong pembangunan secara menyeluruh, alhasil saat ini tingkat Investasi di luar pulau Jawa lebih besar.

“Investasi Sejak kemerdekaan hingga kuartal ketiga tahun 2020 tidak pernah investasi pulau Jawa lebih besar dari luar pulau Jawa. Bapak presiden memerintahkan saya jangan membangun Indonesia dari suatu wilayah tertentu melainkan secara menyeluruh,” Ujar Menteri Investasi.

“Sejak kuartal ketiga tahun 2020 dan kuartal pertama tahun 2022 pertumbuhan Investasi di luar Pulau Jawa telah melebihi pulau Jawa. Ini yang terjadi sekarang dan kerja Bapak Presiden membangun infrastruktur dan kemudahan berusaha,” Sambungnya.

Diuraikan target tahun 2021 sebesar 1.200 triliun guna mendukung realisasi pertumbuhan 5,3 persen. Selain itu Menteri menepis isu miring kehadiran Investasi di Indonesia hanya dikuasai satu negara.

Disisi lain kondisi pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang rendah dipengaruhi berkurangnya lapangan kerja dan Investasi.

“Minus kontraksi pertumbuhan ekonomi Papua Barat terjadi kekurangan tercipta lapangan pekerjaan yang diawali kurang masuknya investasi,” Terangnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si mengulas singkat kondisi secara geografis meliputi 12 Kabupaten dan 1 Kota. Selain itu ekspor Papua Barat pada triwulan ketiga tahun 2021 hingga triwulan 1 tahun 2022 mengalami kontraksi negatif atau penurunan -1,73 persen.

Pj. Gubernur Waterpauw sangat serius terhadap dinamika yang terjadi saat ini sehingga mempengaruhi sejumlah aspek. Oleh sebab itu apabila terdapat pelanggaran prinsip akan melapor Menteri untuk mengabil langkah.

“Saya prinsipnya jalan saja, kita ciptakan situasi agar investasi bisa tumbuh. Bagi mereka yang sudah bisa hadir dan tidak mau tau dengan keadaan daerah itu catatan. Itulah tugas saya dan mohon arahan berkaitan tugas membuka ruang kehadiran investasi,” Jelas Pj. Gubernur, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si.

“Kami ini tidak penting, tetapi rakyat harus mendapatkan dampak,” Tegas Pj. Gubernur memperjuangkan keberpihakan kepada Orang Asli Papua.

Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Yan Piet Moso,S.Sos.,MM dalam laporannya menyebut kekayaan dan Sumberdaya melimpah namun Papua Barat masih banyak pengangguran dan kemiskinan.

Sesuai data hingga saat ini tercatat kurang lebih 589 proyek kegiatan usaha beserta total sebanyak 4.175 tenaga kerja. Hal itu disebabkan kurang adanya investasi untuk mendorong kemajuan potensi daerah.

“Bangga punya SDM melimpah, minyak, ikan, wisata dan lain namun sayang hanya sebuah ilusi karena pengangguran dan kemiskinan tinggi belum ada kesejahteraan yang kita harapkan. Masi bnyak hambatan investasi yang belum di dorong potensi daerah,” Ucap Kadis DPMPTSP Papua Barat.

Adapun tujuan Rakornis membangun Kordinasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota mendorong investasi di Palau Barat. Selanjutnya perlu didukung pemerintah pusat dalam rangka percepatan Investasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Para Bupati/Walikota Se-Papua Barat, Forkopimda dan tamu undangan lainnya. [kpb_01]