Diskominfoperstatik

MANOKWARI – Mengusung tema “Konsolidasi Pemerintahan Dalam Rangka Penyelarasan Program Pembangunan” Raker Bupati/Walikota Se-Papua Barat telah dibuka oleh Pj. Gubernur, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si, Selasa (14/6/2022) dipusatkan di Aula PKK, Arfai.

Penjabat Gubernur Papua Barat mengungkapkan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah yang masa berakhirnya kepada daerah tahun 2022 telah disusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026.

Acuan peraturan akan digunakan Pj Gubernur sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Selanjutnya menjawab tantangan dan permasalahan yang belum terselesaikan.

Adapun masalah dan tantangan dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, inflasi yang tinggi, Indeks pembangunan manusia yang masih dibawah rata-rata nasional, tingkat pendapatan, tingginya tingkat ketimpangan, tingginya presentasi tingkat kemiskinan, tingginya penganguran terbuka, serta indeks kesenangan wilayah yang cukup signifikan.

“Hal ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki capaian kinerja diberbagai sektor pembangunan,” Ucap Pj. Gubernur Papua Barat.

Perkiraan target realistis RPD Papua Barat 2023-2026 diletakan 6 sasaran makro daerah, diantaranya :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun sebesar 5,8 %
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 6,68 %
3. Menurunnya Gini Ratio sebesar 0,373 %
4. Menurunnya Presentasi Kemiskinan sebesar 19,35 %
5. Menurunnya tingkat penganguran terbuka sebesar 5,5 %
6. Tingkat emisi gas rumah kaca, lahan dan kehutanan sebesar 40 %

 

Ditambahkan Pj. Gubernur Waterpauw, tujuan pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah (RPD) Papua Barat dirumuskan untuk mengejar capaian indikator makro daerah, diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta penanggulangan sosial.
2. Peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah.
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam berkeadilan serta berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas sinergitas pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik.
6. Meningkatkan stabilitas wilayah dan daya tahan masyarakat provinsi Papua Barat.

Selain itu sesuai konteks otonomi khusus serta pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19. Tema pembangunan yang diusung pada tahun 2023 adalah konsolidasi kelembagaan otonomi khusus untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkaljutan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. [kpb_01]