Diskominfoperstatik

Manokwari -Rapat koordinasi pengendalian Inflasi berlangsung digelar di ruang media center lantai III kantor Gubernur Papua Barat. Rapat rutin seminggu sekali ini, berlangsung secara virtual dipimpin mendagri Tito Karnavian.

Hadir dalam rapat, staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan provinsi Papua Barat, Niko Tike, Kepala Biro Perekonomian Papua Barat, Jefry Auparay, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, serta beberapa pimpinan OPD terkait, Perum Bulog Manokwari, perwakilan Badan Pusat Statistik ( BPS ) Papua Barat dan Direskrim Polda Papua Barat.

Mendagri, Tito Karnavian, mengawali rapat dengan membeberkan sejumlah hasil evaluasi terhadap beberapa daerah di Indonesia yang mengalami inflasi di atas standar nasional dalam minggu keempat bulan maret 2023, yaitu daerah yang berada di bawah standar nasional inflasi 5,4%. Hal ini disampaikan Mendagri sembari meminta para kepala daerah yang mengalami tingginya inflasi untuk melakukan evasluasi terhadap komoditas penyumbang tingginya angka inflasi.

“Hasil evasluasi, daerah yang tingkat inflasinya dibawah nasional terbaik adalah provinsi DKI Jakarta dengan angka Inflasi 4, 07%. Kabupaten Sumba Timur dengan angka inflasi 3,57% dan kota Tarakan 4,10%. Daerah yang inflasinya diatas standar Nasional, yakni provinsi Nusa Tenggara Barat dengan angka inflasi 6,30%, disusul kota Sibolga provinsi Sumut angka inflasi 6,91% dan kota Jambi 6,83%. Saya mohon rekan-rekan pimpinan kepala daerah betul-betul dievaluasi daerah dan komoditas yang menyebabkan tingginya inflasi,”jelas Mendagri, Karnavian dalam rapat koordinasi yang berlangsung senin ( 27/03/2023 ).

staf ahli gubernur bidang ekonomo dan prmbangunan provinsi Papua Barat, Niko Tike, dalam arahannya usai mengikuti rapat virtua ini, berharap agar instansi terkait untuk dapat segera memperbaiki dan memberikan hasil yang meyakinkan kepada penjabat gubernur, bahwa harga barang di pasar tetap stabil.

“Saya mohon instasi terkait yang telah mengikuti rapat ini, untuk segera melakukan perbaikan dan memberikan kepada kita semua, serta meyakinkan bapak gubernur selaku pimpinan tertinggi, untuk meyakinkan kondisi harga barang di pasar tetap stabil,” tandas Niko Tike.

Sementara itu, kepala Biro Perekonomian Papua Barat, Jefry Auparay, mengakui bahwa untuk menekan angka inflasi adalah tindakan intervensi pemerintah dan dengan pemberian bansos.

“Kita sudah lihat bersama bahwa angka inflasi Papua Barat sendiri 4,8%, kita termasuk dalam 10 besar. Angka ini termasuk Sorong, sebab kalau kalau Manokwari sendiri berada dalam angka 6 koma sekian. Saya pikir bahwa bansos harus kita jalankan kepada masyarakat untuk menekan inflasi,” tandas Jefry Auparay dalam rapat.

Pihak Perum Bulog subdivre Manokwari sendiri memastikan, stok minyak maupun beras di Papua Barat akan aman selama beberapa bulan kedepan. meski begitu, diakui bahwa harga beras sendiri melonjak.

“Jadi untuk minyak cura sendiri stoknya dalam kondisi aman. Namun untuk beras pembelian pemerintah mengalami kenaikan harga kini 9.950 rupiah perkilo gram adalah harga yang dibeli dari produsen, jadi jika dikirim ke Papua Barat harga sudah 13 ribu rupaih perkilo gram. Namun bulog sendiri akan tetap menyediakan beras murah di Papua Barat, dengan harga 10 ribu rupiah perkilo gram,”jelas Kepala perum bulog subdivre Manokwari, Stephanus Kurniawan.

Berdasarkan data dari pihak BPS Papua Barat, Beberapa komiditas pangan di Papua Barat yang menjadi penyumbang inflasi dalam triwulan pertama 2023 ini, yaitu beras, ikan kombong dan cabai rawit.

Sementara berdasarkan hasil evaluasi, beberapa kabupaten/kota Papua Barat indeks perkembangan harga ( IPH ) selain Manokwari yang merupakan daerah inflasi, mengalami kenaikan inflasi dalam akhir triwulan 1 tahun 2023 ini. Hal ini tentu telah mendesak pemerintah daerah untuk terus berupaya menekan angka Inflasi demi kesejahteraan masyarakat.

Upaya pemerintah untuk menekan inglasi ini, merupakan bagian dari langkah dan tindakan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi global yang saat ini sedang dipengaruhi oleh beberapa fenomena, seperti adanya lonjakan makanan dan energi yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina, efek pandemi covid 19 yang hingga saat ini masih berdampak adanya ancaman kemiskinan ekstrim berkepanjangan.

Penulis : Simon Patiran